Guna membuka akses pasar bagi sektor UMKM, pemerintah dan badan usaha milik negara diwajibkan membeli produk UMKM. Sejumlah program diluncurkan terkait tujuan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah wajib menyerap dan memprioritaskan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kinerja UMKM yang menurun terhantam Covid-19.

Menteri Teten menyebut, terdapat alokasi Rp 307 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari UMKM per Juli 2020. "Per Juli 2020, ada alokasi Rp307 triliun. Ini saya kira penting, kita optimalkan belanja Kementerian/Lembaga dan ini perlu kebijakan afirmasi dari semua Kementerian/Lembaga," tutur Menteri Teten dalam konferensi pers secara virtual, Senin (17/8).

Menteri Teten menambahkan, Kemenkop UKM telah berkomunikasi secara insentif dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam membahas peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memperluas akses pasar UMKM, maka lewat laman e-catalogue LKPP dilakukan penambahan laman UMKM, berdampingan dengan lama nasional, lokal dan sektoral.

"Inisiasi penambahan laman e-katalog LKPP khusus UKM ini dilakukan sejak akhir tahun 2019. Ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UKM agar dapat bermain di level yang sama dan tidak berhadapan dengan usaha besar," jelas Menteri Teten.

 

Beri Pelatihan UMKM


Pihaknya juga memberikan apresiasi pada LKPP yang telah mengakomodir dan mendukung pelaku UMKM menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Pada akhirnya, ekosistem ini akan berjalan dengan baik apabila seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda berkomitmen dan konsisten setiap tahun mengalokasikan belanjanya untuk UMKM.

Lalu, diperlukan juga afirmasi kebijakan untuk mendukung inisiatif ini, di mana Kementerian/Lembaga dan Pemda harus memprioritaskan penyerapan produk UMKM melalui laman e-catalogue tersebut. Kemenkop UKM juga terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk terdaftar sebagai penyedia.

Hal tersebut dilakukan dengan mengkurasi pelaku UMKM yang siap melalui pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi standarisasi global dan fasilitiasi dukungan akses pembiayaan. "Selain itu, melakukan kegiatan on board UMKM dalam aplikasi laman e-katalog UMKM, bela pengadaan dan LPSE," tutupnya.

 

Sumber  :  Kompas.com, Liputan6.com & Merdeka.com